Artikel & Berita
Sunday, 19 April 2026
Call For Articles
26 Feb 2026Tema Paper / Karya Tuis Ilmiah bisa berdasarkan isu di bawah ini :Hilirisasi Sebagai Lompatan Kemajuan Bangsa? Indonesia merupakan negara dengan berbagai kekayaan yang beragam, mulai dari kekayaan hayati dan juga non-hayati. Negeri yang diberkahi dengan wilayah yang 2/3-nya merupakan perairan ini dipersatukan dalam bentuk gugusan kepulauan. Dalam Peta Jalan Hilirisasi Strategis disebutkan terdapat 8 sektor serta 21 komodtas yang akan fokus diberikan nilai tambah guna melakukan akselerasi untuk menjadi negara High Income Country (BKPM, 2022). Maka dari itu apabila menilik 8 sektor dan 21 komoditas yang akan dihilirisasi maka terdapat peluang nilai investasi sebesar USD545,3 miliar atau setara dengan Rp8.179,5 triliun sampai dengan tahun 2040. Komoditas yang masuk dalam 21 komoditas yang masuk dalam Peta Jalan Hilirisasi Strategis yakni:1. Batu BaraBatubara dapat diolah menjadi produk turunan, baik sebagai bahan baku industri maupun sumber energi seperti Dimethyl Ether (DME), Methanol, Synthetic Gas, Hidrogen dan Amonia. Saat ini, beberapa industri hilir batubara telah selesai dibangun, yaitu briket batubara, pembuatan kokas, dan upgrading batubara2. NikelDalam laporan yang dibuat oleh BKPM (2023), nilai ekspor akibat hilirisasi dari komoditas nikel melonjak 745% yakni mencapai USD33,81 miliar atau Rp504,2 triliun pada tahun 2022.3. TimahIndonesia merupakan produsen logam timah terbesar kedua (setelah China) dengan kontribusi sekitar 25% dari total produksi dunia. Saat ini hanya sekitar 3% dari produksi timah Indonesia yang diserap pasar domestik. Dan sekitar 90% produksi timah Indonesia berasal dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurut Amir (2023), hilirisasi timah Indonesia saat ini menghadapi tantangan di tiga area utama, yakni ekosistem industri pelanggan akhir, teknologi dan tenaga kerja, serta dukungan finansial.4. TembagaPemanfaatan tembaga sendiri sangat luas, di antaranya untuk bangunan dan infrastruktur, transportasi dan alat berat, peralatan rumah tangga, peralatan elektronik, dan otomotif. Ketahanan cadangan tembaga dunia untuk memenuhi permintaan global adalah 44 tahun, sementara cadangan tembaga Indonesia dapat mencukupi kebutuhannya sendiri selama 26 tahun. Jadi, pemanfaatan katoda tembaga menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi harus mulai dilakukan di dalam negeri.5. BauksitBumi Indonesia cukup kaya akan bauksit, bahan tambang untuk industri aluminium ingot. Deposit di Indonesia sekitar 1,2 miliar ton atau sekitar empat persen dari cadangan dunia dengan tiga smelter bauksit yang sudah beroperasi, Indonesia kini mampu memproduksi sekitar dua juta ton per tahun smelter grade alumina, 6. Besi BajaMenurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor nonmigas RI ke China didominasi oleh besi dan baja dalam dua tahun terakhir. Hal itu seiring dengan berjalannya program hilirisasi.7. Emas PerakIndonesia mempunyai peranan penting dalam penyediaan bahan baku dunia, hal ini sejalan dengan posisi Indonesia pada tahun 2022 sebagai negara dengan cadangan emas terbesar keenam di dunia (Databoks 2023). Hilirisasi emas, diharapkan dapat mendongkrak kinerja emas Indonesia di mata dunia dan juga meningkatkan investasi safe-haven8. Aspal ButonTujuan utama hilirisasi aspal Buton adalah untuk mengolah bahan baku aspal alam yang terdapat di pulau Buton menjadi aspal Buton ekstraksi guna mengsubstitusi aspal impor. Aspal Buton perlu diolah terlebih dahulu menjadi aspal Buton ekstraksi, karena kandungan bitumen yang berada di dalam pori-pori batuan aspal alam Buton hanya sekitar 20-30%.9. Minyak BumiRencana hilirisasi migas ini sudah masuk dalam Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis. Hitungan Kementerian Investasi/BKPM, kebutuhan investasi untuk membiayai hilirisasi migas berjumlah US$ 68,1 miliar hingga 2040 nanti.10. Gas BumiMenurut Lahadalia (2023), proyek hilirisasi ini akan membuka lapangan pekerjaan sekitar 12-13 ribu dari konstruksi yang dilakukan oleh Air Products and Chemicals, serta sekitar 11-12 ribu untuk yang dilakukan di hilir oleh Pertamina.11. SawitMenurut Ardika (2024), keuntungan yang telah didapatkan dari program hilirisasi industri kelapa sawit, antara lain, optimalisasi penyerapan hasil produksi petani rakyat (smallholder), penyediaan bahan pangan, nonpangan, dan bahan bakar terbarukan, hingga membangkitkan ekonomi produktif berbasis industri pengolahan. Selain itu, hilirisasi industri sawit juga mampu meningkatkan perolehan devisa negara dari ekspor produk hilir, berkontribusi pada keuangan negara melalui penerimaan pajak dan bukan pajak, serta menyuplai kebutuhan dunia terhadap pangan dan energi (feeding and energizing the world).12. KelapaUpaya mendorong hilirisasi produk kelapa berkelanjutan, telah dilakukan pula jalinan kerjasama melalui kemitraan strategis kelapa dengan berbagai negara, untuk makin memperkuat hilirisasi produk kelapa telah dilakukan berbagai upaya pertukaran informasi, dan teknologi dalam mengatasi masalah di sektor industri kelapa dengan menerapkan nilai-nilai yang menjaga lingkungan, bernilai ekonomi, dan sosial. 13. KaretProgram hilirisasi karet dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk menyelamatkan perkebunan karet di sana. Terlebih, perkebunan karet mulai ditinggalkan akibat menurunnya harga komoditas itu sejak satu dekade terakhir. Meski demikian, masyarakat pemilik perkebunan karet juga harus mulai berbenah. Karena berdasarkan informasi dari beberapa pabrik pengelolaan karet, kualitas karet milik masyarakat itu berada di bawah standar.14. BiofuelMenurut Tjakrawan (2023), industri biodiesel sebagai salah satu produk turunan biofuel telah dimulai sejak 2005. Adapun hingga saat ini biodiesel berkontribusi sebesar 30% pada solar. Penghematan devisa diperkirakan mencapai sekitar US$ 10,75 miliar atau setara dengan Rp 161 triliun, penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.653.974 orang dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 34,9 juta ton CO2e.15. Kayu LogKonsumsi bahan baku terbesar dalam industri furnitur dan kerajinan nasional mayoritas disumbang oleh kayu sebesar 65,6%, sementara sisanya disumbang oleh panel, rotan, metal dan lainnya. Namun, Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan tingkat utilitas industri furnitur dan kerajinan senilai Rp22 triliun akan semakin menguat jika pasokan kayu berkualitas disediakan bagi industri ini.16. Getah PinusGetah pinus mempunyai pasar yang sangat potensial. Secara global, getah pinus bernilai lebih dari USD 10 Milyar lebih. Sektor hulu ini memperkerjakan sekitar 14.100 orang. Namun jika dilihat dari industri keseluruhan, nilai tambah getah pinus mencapai USD 55 Milyar dengan serapan tenaga kerja 186.000 jiwa. Dalam Konferensi Pine Chemical Association (2019), di Vancouver, Canada disebutkan bahwa pertumbuhan nilai pasar dari industry getah pinus ini melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi global. 17. UdangKementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mendorong penguatan industri udang dari hulu hingga hilir. Langkah itu dimaksudkan agar ekspor komoditas tersebut masuk ke pasar regional dan global secara kompetitif.18. PerikananMenurut Dirga (2024), hilirisasi jadi strategi yang tepat, dengan semakin meningkatnya konsumsi di dalam negeri. Hanya saja, imbuh dia, hilirisasi harus dilakukan dengan menetapkan komoditas fokus utama.19. RajunganHilirisasi produk rajungan akan digunakan guna meningkatkan perekoomian masyarakat karena akan memberikan beragam nilai tambah telah diberikan pada produk perikanan guna menerapkan penangkapan berkelanjutan dan juga ramah lingkungan guna menarik minat konsumen. 20. Rumput LautIndustri rumput laut dinilai mampu menghasilkan banyak produk turunan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan nilai tambah. Saat ini, Indonesia menjadi penghasil rumput laut terbesar nomor dua di dunia, negara eksportir karagenan keenam di dunia, dan negara eksportir agar ketujuh di kancah global.21. GaramMenurut Arif, peningkatan kinerja tersebut erat kaitannya dengan kestabilan harga garam di Indonesia. Di mana pada tahun 2022 lalu, harga garam cenderung baik yang berdampak pada kinerja perusahaan dan juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani garam. Adapun upaya lain yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan antara lainbersama petani garam, masyarakat sekitar, dan stakeholder berupaya melakukan pemberantasan mafia impor garam.Mekanisme alur Hilirisasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini : Gambar 1. Ilustrasi Komoditas Hilirisasi Indonesia (Emitennews.com)Gambar 2. 17 Poin Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (BAPPENAS RI, 2018)Gambar 3. Ilustrasi Hilirisasi Komoditas Pertanian (Dulohupa.id)(Sumber : Info Lebih Lanjut)
Baca Selengkapnya
Just 0.001% hold three times the wealth of poorest half of humanity, report finds
25 Feb 2026Fewer than 60,000 people – 0.001% of the world’s population – control three times as much wealth as the entire bottom half of humanity, according to a report that argues global inequality has reached such extremes that urgent action has become essential. The authoritative World Inequality Report 2026, based on data compiled by 200 researchers, also found that the top 10% of income-earners earn more than the other 90% combined, while the poorest half captures less than 10% of total global earnings. Wealth – the value of people’s assets – was even more concentrated than income, or earnings from work and investments, the report found, with the richest 10% of the world’s population owning 75% of wealth and the bottom half just 2%. In almost every region, the top 1% was wealthier than the bottom 90% combined, the report found, with wealth inequality increasing rapidly around the world. “The result is a world in which a tiny minority commands unprecedented financial power, while billions remain excluded from even basic economic stability,” the authors, led by Ricardo Gómez-Carrera of the Paris School of Economics, wrote. The share of global wealth held by the top 0.001% has grown from almost 4% in 1995 to more than 6%, the report said, while the wealth of multimillionaires had increased by about 8% annually since the 1990s – nearly twice the rate of the bottom 50%. The authors, one of whom is the influential French economist Thomas Piketty, said that while inequality had “long been a defining feature of the global economy”, by 2025 it had “reached levels that demand urgent attention”. Reducing inequality was “not only about fairness, but essential for the resilience of economies, the stability of democracies, and the viability of our planet”. They said such extreme divides are no longer sustainable for societies or ecosystems. Produced every four years in conjunction with the United Nations Development Programme, the report draws on the biggest open-access database on global economic inequality and is widely considered to shape international public debate on the issue. In a preface, the Nobel prize-winning economist Joseph Stiglitz repeated a call for an international panel comparable to the UN’s IPCC on climate change, to “track inequality worldwide and provide objective, evidence-based recommendations”. Looking beyond strict economic inequality, it found that inequality of opportunity fuels inequality of outcomes, with education spending per child in Europe and North America, for example, more than 40 times that in sub-Saharan Africa – a gap roughly three times greater than GDP per capita.Such disparities “entrench a geography of opportunity”, it said, adding that a 3% global tax on fewer than 100,000 centimillionaires and billionaires would raise $750bn a year – the education budget of low and middle-income countries. Inequality was also fuelled by the global financial system, which is rigged in favour of rich countries, the report said, with advanced economies able to borrow cheaply and invest abroad at higher returns, allowing them to act as “financial rentiers”. About 1% of global GDP flows from poorer to richer countries each year through net income transfers associated with high yields and low interest payments on rich-country liabilities, it said – almost three times the amount of global development aid. On gender inequality, the report said a gender pay gap “persists across all regions”. Excluding unpaid work, women earn on average only 61% of what men earn per working hour. Including unpaid labour, that figure falls to just 32%, it added. Nobel prize-winning economist Joseph Stiglitz, in a preface to the report, called for an international panel to track global inequality. The report also highlighted the critical role played by capital ownership in the inequality of climate-changing carbon emissions. “Wealthy individuals fuel the climate crisis through their investments even more than their consumption and lifestyles,” it said. Global data shows the poorest half of the global population accounts for only 3% of carbon emissions associated with private capital ownership, the report calculated, while the wealthiest 10% account for about 77% of emissions. “This disparity is about vulnerability,” it said. “Those who emit the least, largely populations in low-income countries, are also those most exposed to climate shocks. Those who emit the most are more insulated against the impacts of climate change.” The evidence shows that inequalities can be reduced, particularly by public investment in education and health and by effective taxation and redistribution programmes. It notes that in many countries, the ultra-rich escape taxation. “Effective income tax rates climb steadily for most of the population, but then fall sharply for billionaires and centimillionaires,” the report said. Proportionately, “these elites pay less than most of the households that earn much lower incomes”. Reducing inequality is a political choice made more difficult by “fragmented electorates, under-representation of workers, and the outsized influence of wealth”, it concluded. “The tools exist. The challenge is political will.”(Sumber : Inequality 2025)
Baca Selengkapnya
Utang Pemerintah Tembus Rp 9.637 Triliun
20 Feb 2026KEMENTERIAN Keuangan lewat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko merilis posisi utang pemerintah hingga 31 Desember 2025 telah mencapai Rp 9.637,90 triliun. Pada semester I 2025 lalu, utang pemerintah tercatat Rp 9.138,05 triliun.Utang pemerintah didominasi Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai 87,02 persen dari total. “Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik,” demikian dikutip dari laman resmi DJPPR, Senin, 16 Februari 2026.Dari total pinjaman pemerintah saat ini, porsi utang dari SBN sebesar Rp 8.387,23 triliun. Sisanya adalah utang yang berasal dari pinjaman yakni Rp 1.250,67 triliun. Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) per 31 Desember 2025 tercatat 40,46 persen. Angkanya juga naik dibanding semester awal tahun lalu yang tercatat 39,86 persen terhadap PDB. Berdasarkan UU Keuangan Negara, rasio utang dibatasi maksimal 60 persen terhadap PDB.Pemerintah selalu optimistis bahwa rasio utang saat ini masih dalam kategori aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat menyatakan utang pemerintah terkelola dengan baik selama defisit APBN masih di bawah 3 persen dan rasio utang masih di bawah 40 persen dari PDB. “Jadi dengan standar internasional yang paling ketat pun, kita masih prudent,” ujarnya di Menara Bank Mega, Selasa, 28 Oktober 2025.Namun defisit APBN sepanjang 2025 membengkak dari target dan makin mendekati ambang batas yakni 2,92 persen dari PDB. Pada 5 Februari 2026, lembaga pemeringkat global, Moody’s juga memberi lampu kuning dengan menurunkan prospek rating utang negara (sovereign credit rating) dari stabil ke negatif.Namun Menteri Keuangan menyatakan sejauh ini pemerintah selalu mampu memenuhi kewajibannya. “Kan lembaga pemeringkat sebenarnya menilai untuk melihat apakah kita mampu bayar utang atau mau bayar hutang. Dua-duanya kita penuhi. Jadi seharusnya enggak ada masalah,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 6 Februari 2026.(Sumber :Utang Pemerintah Tembus Rp. 9,637 Triliun)
Baca Selengkapnya
Neraca Pembayaran Indonesia Defisit USD 7,8 Miliar pada 2025
20 Feb 2026BANK Indonesia (BI) mencatat Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) sepanjang 2025 mengalami defisit sebesar US$ 7,8 miliar. Posisi ini turun signifikan dibandingkan 2024 yang mencatatkan surplus sebesar US$ 7,2 miliar.Transaksi berjalan 2025 mencatat defisit sebesar US$ 1,5 miliar atau setara 0,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Posisi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan defisit 2024 sebesar US$ 8,6 miliar atau setara 0,6 persen dari PDB. "Perkembangan ini dipengaruhi oleh peningkatan surplus neraca perdagangan barang seiring dengan kinerja ekspor yang meningkat, khususnya ekspor produk manufaktur,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi pada Jumat, 20 Februari 2026.Pada 2025, surplus neraca perdagangan barang mencapai US$ 49,8 miliar, lebih tinggi dibanding 2024 yang mencatatkan surplus US$ 39,8 miliar. Perbaikan surplus ini ditopang oleh kenaikan surplus neraca perdagangan nonmigas.Sementara itu, defisit neraca jasa meningkat menjadi US$ 19,8 miliar pada 2025 dari US$ 18,5 miliar pada 2024. “Defisit neraca jasa meningkat didorong oleh kenaikan defisit jasa telekomunikasi sejalan dengan peningkatan kinerja sektor informasi dan komunikasi,” ucap Denny.Kenaikan defisit juga terjadi pada neraca pendapatan primer yang tercatat sebesar US$ 38,2 miliar, lebih tinggi dibanding US$ 35,8 miliar pada 2024. Kondisi tersebut disebabkan oleh peningkatan pembayaran imbal hasil atas investasi langsung dan investasi portofolio.Di sisi lain, surplus neraca pendapatan sekunder meningkat. Sepanjang 2025, pendapatan sekunder surplus sebesar US$ 6,7 miliar. Posisi tersebut lebih tinggi dari 2024 yang mencatatkan surplus sebesar US$ 5,9 miliar. Perkembangan tersebut diakibatkan oleh meningkatnya penerimaan remitansi dari pekerja migran Indonesia.Sementara itu, transaksi modal dan finansial sepanjang 2025 mencatat defisit sebesar US$ 4,2 miliar. Sedangkan pada 2024 transaksi modal dan finansial tercatat surplus US$ 18 miliar.“Didorong oleh keluarnya aliran modal asing pada investasi portofolio dan investasi lainnya seiring dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi sepanjang 2025,” kata Denny.(Sumber : Neraca Pembayaran Indonesia)
Baca Selengkapnya
Redenominasi Sebagai Ijtihad Ekonomi : Kajian atas Hifz - al'Mal dan Hifz al -'aql
20 Feb 2026Wacana redenominasi mata uang kembali bergema di ruang publik. Usulan untuk mengganti nilai Rp1.000 menjadi Rp1, atau menghapus tiga angka nol dari seluruh transaksi keuangan, sering disederhanakan sebagai upaya “mempermudah hitungan”. Namun, jika dilihat melalui lensa maqashid syariah, kebijakan ini bukan sekadar teknis administratif. Redenominasi merupakan bentuk ijtihad ekonomi yang patut dikaji secara serius, bukan hanya karena angkanya berubah akan tetapi karena ia menyentuh dua tujuan utama hukum Islam yakni hifz al-mal (penjagaan harta) dan hifz al-‘aql (penjagaan akal).Secara teknis, redenominasi bukanlah revaluasi atau devaluasi. Ia tidak mengubah daya beli, hanya mengubah satuan. Seperti mengganti satuan panjang dari sentimeter menjadi meter, ia mempermudah representasi numerik tanpa mengubah realitas ekonomi. Di Indonesia, fenomena angka besar dalam transaksi sehari-hari mulai dari harga bahan pokok hingga gaji pegawai telah menjadi beban psikologis dan operasional. Transaksi digital sering gagal karena input salah; pedagang kecil kesulitan menghitung kembalian; anak-anak kesulitan memahami konsep uang. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023 menunjukkan bahwa 68,9 persen masyarakat mengaku kesulitan memahami angka berdigit tinggi dalam transaksi keuangan, terutama di luar perkotaan besar. Ini bukan masalah teknologi, tapi kesenjangan representasi.Dalam kerangka maqashid al-syariah, hifz al-mal bukan hanya soal melindungi harta dari riba atau gharar, tetapi juga memastikan harta itu dapat dikelola secara akurat, transparan, dan efisien. Kesalahan administratif akibat angka berdigit banyak dalam kegiatan seperti pembukuan pedagang, transfer gaji, maupun pelaporan pajak adalah bentuk kerugian yang tersembunyi (hidden cost). Redenominasi, jika diikuti dengan reformasi sistem pembukuan dan edukasi keuangan, dapat mengurangi risiko tersebut. Dengan demikian, ia menjadi alat untuk memperkuat keadilan distributif, bukan sekadar simbol.Sementara itu, hifz al-‘aql menuntut agar sistem ekonomi memudahkan pemahaman, bukan membingungkan. Ketika harga rumah ditulis sebagai Rp2.500.000.000, otak manusia cenderung mengabaikan digit-digit tersebut, mengalihkan fokus pada “angka besar” tanpa memahami makna sebenarnya. Dengan redenominasi, angka tersebut menjadi Rp2.500 akan lebih mudah untuk dibandingkan, diingat, dan dipahami. Ini bukan sekadar “memotong nol”, tapi membangun literasi keuangan yang lebih sehat. Sebagaimana ditegaskan oleh Prof. Dr. Muhammad Syafii Antonio, “ekonomi syariah bukan hanya soal larangan riba, tapi soal bagaimana sistem keuangan menciptakan kemudahan dan keberdayaan.” Redenominasi, dalam konteks ini menjadibentuk ijtihad yang responsif terhadap kebutuhan zaman.Namun, sejarah menunjukkan bahwa redenominasi bukan selalu sukses. Di Venezuela, redenominasi dilakukan berkali-kali (2008, 2018, 2021) karena inflasi hiperbolik yang mencapai level jutaan persen. Masyarakat tidak lagi percaya pada mata uang nasional. Redenominasi di sana justru dilihat sebagai upaya menyembunyikan krisis, bukan memperbaiki sistem. Akibatnya, dolar AS dan kripto menjadi alat tukar utama sehingga kedaulatan moneter hilang.Di Zimbabwe, redenominasi yang terburu-buru justru memicu kekacauan. Banyak warga kehilangan tabungan karena kesalahan konversi, sistem perbankan kolaps, dan uang baru cepat kehilangan nilai. Sementara di Iran, meskipun redenominasi resmi (2020), masyarakat masih menggunakan dua satuan yakni rial dan toman. Situasi ini terjadi dikarenakan minimnya edukasi dan kesiapan infrastruktur. Pengalaman menunjukkan bahwa tanpa kepercayaan publik, kebijakan moneter akan mandul.Di Indonesia, kebijakan ini harus ditempatkan dalam agenda reformasi sistem keuangan yang lebih luas: penguatan stabilitas makroekonomi, independensi bank sentral, peningkatan akuntabilitas fiskal, serta pendidikan keuangan yang terintegrasi. Tanpa itu, redenominasi hanya menjadi simbol—sebuah perubahan permukaan yang tidak menyentuh akar masalah.Biaya transisi pun tidak bisa diremehkan. Pergantian uang fisik, pembaruan sistem digital, pelatihan UMKM, dan kampanye edukasi membutuhkan biaya triliunan rupiah. Jika tidak dikelola dengan transparan, anggaran ini bisa menjadi celah korupsi. Belum lagi risiko distorsi pasar: pedagang bisa memanfaatkan kebingungan untuk menaikkan harga dengan dalih "penyesuaian", meskipun daya beli masyarakat tetap sama.Tak kalah penting, kita harus belajar dari pengalaman sejarah sendiri. Pada 1965, Indonesia pernah melakukan redenominasi dengan menghapus lima angka nol dari rupiah lama, sebagai bagian dari reformasi ekonomi pasca-krisis politik. Saat itu, pemerintah berhasil menjalankannya karena didukung oleh kebijakan moneter yang konsisten, kontrol inflasi yang ketat, dan komunikasi publik yang jelas. Namun, keberhasilan itu tidak berlanjut karena kebijakan berikutnya justru mengabaikan fondasi stabilitas. Ini menjadi pelajaran: redenominasi bukanlah titik awal, tapi titik puncak dari keberhasilan kebijakan sebelumnya.Dalam Ihya Ulumuddin, Imam al-Ghazali menulis bahwa setiap kebijakan publik harus diukur berdasarkan maslahah (kemaslahatan umum) dan bukan kepentingan sempit. Jika redenominasi hanya dimaksudkan untuk “menyembunyikan” ketidakmampuan mengendalikan inflasi, ia justru bertentangan dengan maqashid syariah. Tetapi jika ia menjadi bagian dari upaya sistematis untuk membangun ekonomi yang lebih adil, transparan, dan inklusif, maka ia bisa menjadi bentuk tashih al-nizham yang menjadi perbaikan tatanan yang sesuai dengan prinsip keadilan Islam.Namun, di balik semua argumen teknis dan syariah, ada satu dimensi yang sering terlupakan adalah keadilan sosial. Redenominasi yang tidak diiringi dengan kebijakan redistribusi, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan peningkatan daya beli nyata, justru bisa memperdalam ketimpangan. Seorang buruh yang gajinya Rp4 juta sebelum redenominasi akan tetap menerima Rp4.000 setelah angkanya berkurang, tapi nilainya sama. Namun, jika harga barang naik karena kebingungan pasar, ia justru semakin terpinggirkan. Maka, redenominasi harus diikuti oleh kebijakan perlindungan sosial yang terpadu, seperti subsidi langsung, penyesuaian upah minimum, dan pengawasan harga pasar.Selain itu, peran Bank Indonesia (BI) dan pemerintah tidak bisa hanya bersifat teknis. Mereka harus menjadi pemimpin komunikasi. Kegagalan Iran dan Zimbabwe terutama terletak pada kegagalan komunikasi publik. Masyarakat tidak diajak memahami mengapa perubahan ini dilakukan, bagaimana prosesnya, dan apa yang akan mereka dapatkan. Jika BI dan Kementerian Keuangan tidak membangun kampanye edukasi yang masif melalui media massa, pesantren, puskesmas, dan sekolah akan menimbulkan kebingungan yang berakhir menjadi kekacauan.Allah SWT berfirman: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, bukan kesulitan.” (QS. Al-Baqarah: 185). Dalam konteks ekonomi modern, kemudahan bukan berarti menghindari kompleksitas, tetapi mengelolanya dengan kecermatan dan integritas. Redenominasi, jika dilakukan dengan niat yang jernih, bisa menjadi bentuk tashih al-‘amal (perbaikan praktik) yang mencerminkan keadilan ilahi bahwa sistem yang baik adalah yang membuat manusia tidak terbebani, tetapi dimuliakan.Namun, kita harus jujur bahwa keberhasilan redenominasi bukan diukur dari seberapa cepat uang baru beredar, tapi dari seberapa kuat kepercayaan publik terhadap institusi yang mengelolanya. Di negara-negara maju, masyarakat percaya pada mata uangnya bukan karena angkanya kecil, tapi karena mereka percaya pada sistem yang independen, transparan, dan akuntabel.Redenominasi bukanlah akhir dari perjalanan, tapi awal dari kesadaran bahwa ekonomi yang baik bukan yang paling besar angkanya, tetapi yang paling adil, paling jelas, dan paling memuliakan manusia. Ia bukan tentang menghapus nol dari uang, tapi tentang menghapus kebingungan dari pikiran, menghapus ketidakpercayaan dari hati, dan menghapus ketimpangan dari struktur.Di tengah dunia yang serba cepat dan kompleks, kita perlu kembali kepada prinsip dasar bahwa ekonomi hadir untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Dan dalam tradisi Islam, keadilan bukanlah sekadar angka di neraca, tapi keberadaan yang menjamin setiap orang bisa hidup dengan martabat.Jika redenominasi dilakukan bukan karena tekanan politik atau keinginan simbolis, tapi sebagai bagian dari perjalanan panjang menuju sistem ekonomi yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan sehingga ia akan menjadi bukti bahwa Indonesia tidak hanya mampu mengelola uang, tapi juga mampu mengelola kepercayaan.Dan dalam mengelola kepercayaan, kita bukan hanya membangun ekonomi. Kita membangun peradaban.(Sumber : Redenominasi Sebagai Ijtihad- Ekonomi)
Baca Selengkapnya